Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Universitas BSI Disiapkan Kompeten Kuasai Python

Dalam rangka meningkatkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing tinggi, Program Studi (Prodi) Teknologi Informasi, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) menggelar pembekalan sertifikasi Phyton. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui zoom, pada Selasa dan Rabu pada 20 dan 21 Juni ini, untuk menyiapkan mahasiswa dalam pelaksanaan sertifikasi python yang akan mereka jalani. Hendra Supendar, selaku Ketua Prodi Teknologi Informasi Universitas BSI mengatakan, sertifikasi kompetensi ini akan berguna nantinya, di dunia kerja. Sertifikat yang didapat ketika lulus sertifikasi, menjadi bukti tertulis bagi mahasiswa dalam terkait kompetensinya di bidang tertentu.

“Sertifikasi sangat berguna untuk mahasiswa. Melalui sertifikat kompetensi, mahasiswa dapat bersaing dalam dunia kerja dan memiliki bukti dalam bentuk tertulis atas kemampuan peserta pada bidang ilmunya,” kata Hendra. Menurutnya juga, python menjadi bahasa pemrograman paling populer saat ini. Mahasiswa TI Universitas BSI, sebagai Kampus Digital Kreatif, disiapkan memahami skill yang up to date, terkait perkembangan di dunia software development. Selain bukti tertulis, sertifikat kompetensi juga bisa menjadi portofolio berharga bagi para mahasiswa nantinya.

Mahasiswa KKL Prodi PPKn Universitas Ivet Semarang Kunjungi MK

Menurut bppp-tegal.com Mahkamah Konstitusi terima kunjungan mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IKIP Veteran (Universitas Ivet) Semarang, Selasa, (4/7/2023). Rombongan di terima Asisten Ahli Hakim Konstitujsi, Erlina MC Sinaga.

Kepada para mahasiswa, Erlina mengatakan gagasan dasar pengujian undang-undang (UU) pada Undang-Undang Dasar (UUD) udah tersedia jauh sebelum adanya lembaga MK terbentuk, yaitu bermula pada Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat membatalkan UU yang sesuaikan pengangkatan Hakim Agung di dalam persoalan Marbury melawan Madison. Sebelumnya MA Amerika juga menguji UU pengenaan pajak atas muatan kereta api pada konstitusi Amerika. Pada 1902, tahu Erlina, MK Austria jadi lembaga peradilan pertama untuk menguji UU pada UUD yang tetap berdiri sampai saat ini.

Ide pembentukan MK udah tersedia sejak awal kemerdekaan MK. Anggota BPUPKI saat itu, Mohamad Yamin, mengusulkan pembentukan Balai Agung yang berwenang membanding UU pada UUD. Namun usulan berikut ditolak oleh Supomo bersama alasan saat itu Indonesia menganut proporsi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan.

Pasca gerakan reformasi th. 1998, di dalam amendemen UUD 1945 terlihat usulan untuk membentuk MK bersama kewenangan menguji UU pada UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya disebut di dalam UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta mesti memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah menurut UUD.

Terkait bersama bidang pendidikan, Erlina mengutarakan pernah tersedia seorang guru mengajukan pengujian UU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terkait bersama anggaran pendidikan. Meski keinginan berikut ditolak, namun MK di dalam putusannya memperlihatkan UU APBN berikut inkonstitusional jikalau anggaran pendidikan tidak cocok bersama yang udah ditentukan di dalam UUD sebesar 20%.